Jakarta, Kemdikbud
--- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, menjelaskan perumusan
Kurikulum 2013 pada rapat kerja dengan Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR
RI), pada hari Senin (26/05/2014). Kurikulum 2013 terdapat dua fase yaitu fase
satu dan fase dua.
“Pada fase satu
ujungnya sampai dengan implementasi bertahap danterbatas yang dilakukan sampai dengan bulan Juli 2014. Mulai
dari perumusan ide, desain struktur dan isi, penulisan buku model, dan
seterunya. Alhamdullilah dengan segala dinamikanya sudah kita lalui,” ungkap
Mendikbud di tengah menyampaikan paparan kepada Komisi X.
Pada fase dua, Mendikbud mengatakan, mulai dari
penulisan buku untuk tahun kedua saat ini, kemudian penyediaan buku dalam skala
yang sangat besar, pelatihan dalam skala besar, serta implementasi bertahap dan
menyeluruh yang akan dimulai pada minggu ketiga bulan Juli 2014. Setelah
dipelajari dari berbagai sumber buku, kata Mendikbud, Kurikulum 2013 bisa
merubah tata bisnis perbukuan. Pada saat anak-anak masuk sekolah pada bulan
Juli 2014 mereka akan menerima buku secara gratis dalam satu set.
“Alangkah bahagianya kalau adik-adik kita pada saat
tahun ajaran baru, mereka sudah tidak ada beban lagi untuk membeli buku,
gurunya pun juga mendapatkan satu paket. Guru akan menerima buku guru dan buku
siswa. Ini yang saat ini sedang kita kerjakan,” tutur Mendikbud.
Mendikbud menjelaskan, semuanya akan selesai
seperti pelatihan-pelatihan guru dan pendistribusian buku-buku diharapkan pada
akhir bulan Juni 2014 sudah selesai. Saat ini adalah fase pencetakan buku
kurikulum 2013, semua tender sudah selesai dengan pelaksana tender adalah LKPP,
dan akhir Mei 2014 diharapkan sudah mulai pendistribusian.
“Jumlahnya sebanyak 244.902.511 oplah, dengan nilai
HPS (harga per satuan) kita Rp2,109.490 triliun. Jumlah buku yang kita
kembangkan dan tulis ada 200 judul buku. Ini pekerjaan tidak mudah, dan
Alhamdullilah semuanya dapat dilaksanakan dengan total 169 paket,” jelas
Mendikbud.
Ia mengatakan, sekolah nanti akan membeli langsung
ke penyedia, dan setiap daerah udah ditetapkan siapa yang akan menjadi penyedia
buku. Uang untuk membeli buku sudah dikirimkan ke sekolah-sekolah. “Jadi
sekolah nanti bisa langsung pesan dan membeli buku, baik melalui elektronik
ataupun hard copy. Yang terpenting uang itu kementerian tidak pegang,”
ungkapnya. (Seno Hartono)
Sumber : Dian youngest OPS CEO
0 komentar :
Posting Komentar
Silahkan tinggalkan komentar / respon anda di sini :